Bawaslu Pinrang Instruksikan Panwaslu Kecamatan Lakukan Patroli Kawal Hak Pilih Menjelang Pemilihan Kepala Daerah 27 November 2024

Pinrang, 12 November 2024 – Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengeluarkan instruksi kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) di tingkat kecamatan untuk melakukan patroli kawal hak pilih menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan agar seluruh warga yang memiliki hak pilih dapat menggunakan suaranya secara bebas, jujur, dan adil.

Anggota  Bawaslu Pinrang Aswar  menegaskan bahwa patroli kawal hal pilih ini bertujuan untuk mengawasi berbagai potensi pelanggaran yang dapat menghambat hak pilih masyarakat seperti intimidasi, kampanye negatif, hingga masalah lainnya yang bisa berdampak kepada lancarnya Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Selain itu, patroli pengawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya menggunakan hak pilih mereka dalam Pilkada mendatang.

“Patroli kawal hak pilih ini tidak hanya  untuk mengawasi jalannya kampanye, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua persiapan Pemilihan berjalan dengan baik di kecamatan masing- masing dan tidak ada hambatan yang dapat merugikan masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya,”lanjutnya

Instruksi ini juga mencakup kegiatan pengawasan  terhadap tempat pemungutan suara (TPS)nantinya , distribusi logistik pemilihan , serta mengidentifikasi potensi daerah rawan pelanggaran. Panwaslu kecamatan diharapkan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait termasuk kepolisian dan aparat pemerintah setempat untuk menjaga kelancaran pemilihan.

“Bawaslu Pinrang mengimbau kepada seluruh warga untuk tidak ragu melapor apabila menemukan dugaan pelanggaran terlebih terkait  hak pilih mereka. Kami akan terus mengawal proses ini agar Pilkada 2024 berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat,” tambahnya.

Dengan adanya patroli kawal hak pilih ini, Bawaslu Pinrang berharap agar Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Pinrang dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan hak suara masyarakat.