Bawaslu Sulsel Matangkan P2P 2026, Dorong Pengawasan Partisipatif di 24 Kabupaten/Kota

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mulai mengakselerasi penguatan pengawasan partisipatif. Melalui Rapat Koordinasi yang digelar secara hybrid pada Rabu (22/04/2026), Bawaslu Sulsel mematangkan persiapan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang akan dilaksanakan serentak di 24 kabupaten/kota.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, didampingi Anggota Bawaslu Saiful Jihad dan Andarias Duma’. Program P2P dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Oktober 2026 sebagai sarana strategis dalam membangun kesadaran demokrasi masyarakat.

Dalam arahannya, Mardiana Rusli menegaskan bahwa P2P merupakan representasi kelembagaan yang harus dijalankan secara kolektif.

“P2P ini bukan hanya milik divisi pencegahan, melainkan tanggung jawab bersama. Seluruh jajaran harus berperan aktif membumikan program ini agar menjangkau masyarakat lebih luas,” tegasnya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Saiful Jihad, menekankan pentingnya keberlanjutan program. Ia menyebut, keberhasilan P2P tidak berhenti pada pelaksanaan, tetapi pada dampak yang dihasilkan pasca kegiatan.

“Perlu ada tindak lanjut yang konkret, salah satunya dengan membangun komunitas digital alumni P2P sebagai ruang kolaborasi pengawasan partisipatif,” jelas Saiful.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Sulsel, Andarias Duma’, mengingatkan pentingnya menjaga kinerja di tengah keterbatasan anggaran.

“Kondisi anggaran yang dinamis tidak boleh mengurangi semangat dan kualitas kerja. P2P tetap harus menjadi ruang strategis dalam memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui koordinasi ini, Bawaslu Sulawesi Selatan berkomitmen menjadikan P2P 2026 lebih dari sekadar agenda seremonial. Program ini diharapkan mampu melahirkan kader pengawas partisipatif yang kritis dan berintegritas dalam mengawal demokrasi di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.