Lokakarya P2P 2026 Jadi Ruang Penguatan Pengawasan Demokrasi di Sulsel

Pinrang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam rangka mematangkan pelaksanaan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Pinrang mengikuti Lokakarya Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) 2026 yang digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh narasumber, fasilitator, dan panitia P2P dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan sebagai upaya menyatukan persepsi serta memperkuat pemahaman teknis dalam pelaksanaan program pendidikan pengawasan partisipatif.

Lokakarya dipimpin langsung oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sulsel, Drs. Saiful Jihad, dengan menghadirkan Tenaga Ahli Bawaslu, Iji Jaelani, sebagai narasumber. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan terkait metode pendidikan partisipatif, teknik fasilitasi, hingga strategi membangun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Saiful Jihad dalam arahannya menegaskan bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif bukan hanya sebatas ruang pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter demokrasi dan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga integritas pemilu dan demokrasi.

“Pendidikan Pengawas Partisipatif bukan sekadar kegiatan pembelajaran, melainkan proses membangun kesadaran kritis, kepedulian sosial, dan tanggung jawab bersama dalam mengawal demokrasi yang berintegritas,” ujarnya.

Ia juga menyoroti komposisi peserta P2P tahun ini yang dinilai semakin inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari generasi muda, penyandang disabilitas, hingga keterwakilan perempuan yang jumlahnya lebih dominan dibanding laki-laki.

Sementara itu, kehadiran Iji Jaelani diharapkan mampu membantu para narasumber dan fasilitator dalam menyamakan perspektif dan pendekatan selama proses pendidikan berlangsung nantinya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Pinrang berharap pelaksanaan P2P 2026 dapat berjalan lebih efektif, interaktif, dan mampu melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang aktif serta berperan dalam menjaga kualitas demokrasi di tengah masyarakat.